Diskriminasi Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Sobat Gubis yang baik

Pendidikan seharusnya menjadi hak setiap orang untuk mendapatkannya. Tidak ada kata perbedaan hak pendidikan dalam ras, kekayaan, status sosial, maupun tingkat kecerdasan. Siapapun berhak mendapatkan kualitas yang sama, rasa yang sama.

Demikian pula dalam kelembagaan pendidikan, seharusnya tidak ada kata perbedaan untuk lembaga negeri, swasta, bertitil SD ataupun bertitel MI juga harus mendapatkan hak yang sama untuk mengembangkan diri.

Namun di daerah kami dan mungkin di daerah anda juga. Keberadaan lembaga MI (Madrasah Ibtidaiyah) seakan akan memiliki arti berbeda dengan lembaga lain seperti SDN (Sekolah Dasar Negeri). Ada nuansa perbedaan yang sangat terasa, entah ini tercipta dengan sendirinya atau “sengaja” diciptakan.

Misalnya saja tentang sosialisasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB) yang akhir-akhir ini di canangkan oleh pemerintah sebagai langkah perbaikan kualitas pendidikan yang lebih bermartabat. Ketika lebaga bertitle SD telah melaksanakan dengan tuntas program sosialisasinya, lembaga MI justru menjadi lembaga yang sangat “penasaran” tentang apa itu PBKB, karena tidak ada sosialisasi mengenai hal itu. Kasihan .

Dalam pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2012 seleksi tingkat kecamatan di daerah kami hanya boleh diikuti oleh lembaga yang bertitle SD saja. Untuk lembaga MI tidak diperkenankan itut lantaran alasan-alasan yang tidak masuk akal, seperti ; lembaga MI punya kompetisi sendiri, atau karena MI tidak ikut membiayai kegiatan kecamatan, atau hanya karena SD takut kalah berkompetisi dengan MI. (itu alasan yang kami degar ketika rapat).

Nah … kalo pendidikan model begini, bagaimana kita sebagai bangsa akan tumbuh dewasa dengan cepat. Bila sendi-sendi pendidikan tidak tergarap dan teronggok bagaikan barang bekas yang sesekali dilirik saja -baca MI- maka separuh potensi pendidikan akan beku dan kaku.

Kalau benar Pendidikan tidak pandang bulu, maka harus segera kita sadari bahwa sebanarnya tidak ada perbedaan antara SD dan MI. Sehingga kesamaan tugas “mencerdasan bangsa” akan selalu bersinergi untuk menemukan cita-citanya yaitu menjadi bangsa yang cerdas dan bermartabat. Jika saja saya menjadi menteri pendidikan , tidak akan ada lagi perbedaan SD-MI baik dalam kesempatan pengembangan kualitas, gedung , SDM, Bayaran, maupun keikutsertaan dalam kompetisi [mimpi kali].  lmj 05/02/2012 (terinspirasi dari kekecewaan  penyelenggaraan OSN di kab Lumajang)

Posted on 4 Februari 2012, in Artikel and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. kalau menurut kami … masalah ini memang tidak bisa dilihat dari satu kacamata, Dindik, Depag, atau pembina
    yang tepattu harus di samakan dulu persepsinya, bisa juga dari pihak SD yang tidak mau, atau bahkan dari MI sendiri yang engga ikut karena mereka tidak mengerti dengan program kegiatan ini. jadi TIDAK BOLEH LANGSUNG MENYALAHAKAN SATU PIHAK, karena kita tidak tahu berapa % MI mau ikut atau tidak.

    • setuju, maka pemangku pendidikan harus menyatukan persepsi. tidak ada yang salah , kita hanya keliru – eh .. smaa aja yach..- dikotomi pendidikan indonesia …. miris

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: